Presiden Jokowi Bikin Aturan Baru Soal Penerimaan CPNS

Simulasi Cat CPNS Online 2017

CPNS 2017Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan tersebut mengatur segala hal tentang PNS termasuk syarat pendaftar hingga jumlah pegawai yang dibutuhkan.

Mengutip laman Setkab, Selasa 11 April 2017, pengadaan PNS akan dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas pegawai yang diterima.

Jokowi Bikin Aturan Baru Soal Penerimaan CPNS

Pengadaan PNS nantinya dilakukan melalui tujuh tahapan diawali dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan terakhir pengangkatan menjadi PNS.

Dalam PP tersebut diatur juga mengenai ketentuan warga negara Indonesia yang berhak melamar menjadi PNS. Selain persyaratan yang selama ini sudah berlaku, PP tersebut menegaskan batas usia pelamar paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35.

“ Batas usia sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Presiden,” bunyi Pasal 23 ayat (2,3) PP No. 11 Tahun 2017 itu.

Peratuan Pemerintah yang telah diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 itu menyatakan penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dibuat menurut siklus anggaran.

Nantinya, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan dilakukan per jangka waktu lima tahun yang diperinci per satu tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Sementara untuk kebutuhan pegawai secara nasional, pemerintah menugaskan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara pada setiap tahun. Jumlah itu memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.(Sah)

Sumber: https://www.dream.co.id/dinar/jokowi-bikin-aturan-baru-soal-penerimaan-cpns-170418e.html

Penipuan Penerimaan CPNS, Puluhan Menjadi Korban

Puluhan orang diduga menjadi korban penipuan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan modus seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Sejak kemarin, kami menerima puluhan penelepon yang menanyakan acara apel luar biasa dalam rangka pembekalan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah Indriani di Semarang.

Ia mengungkapkan bahwa sesuai pengakuan sejumlah korban penipuan penerimaan CPNS, apel luar biasa terkait pembekalan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS itu akan dilaksanakan di aula BKD Jateng di Kota Semarang.

“Bahkan, ada beberapa korban yang mengaku telanjur membayar Rp150 juta pada oknum yang diduga merupakan pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.

Menurut dia, para korban penipuan penerimaan CPNS berasal dari berbagai daerah seperti Kota Semarang, Kabupaten Kendal, dan Lumajang, Jawa Timur.

“Kami meminta salah satu korban penipuan untuk datang ke kantor BKD Jateng dengan membawa surat undangan acara apel luar biasa pembekalan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS,” katanya.

Pada surat undangan acara pembekalan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS yang diterima, kata dia, menggunakan kop BKD Jateng, bahkan dalam surat undangan yang tertanggal 7 Januari 2016 itu juga mengatur pakaian yang harus digunakan peserta yakni atasan warna putih lengan panjang dan bawahan warna hitam serta sepatu hitam.

“Terus terang saya kaget dan ini jelas penipuan karena pada 2015 tidak ada penerimaan CPNS, bahkan hingga saat ini belum ada formasi dari pusat,” ujarnya.

Beberapa kejanggalan yang ditemukan pada surat undangan acara pembekalan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS itu antara lain, yang bertanda tangan adalah Kepala BKD Jateng Arief Irwanto, padahal yang bersangkutan telah menjadi penjabat Bupati Kebumen sejak Agustus 2015.

Kemudian, tanda tangan Arief berbeda, termasuk huruf BKD dalam stempel yang dibubuhkan dan surat tidak ditujukan secara langsung pada yang bersangkutan dengan mencantumkan nama.

Waspada, Penipuan Penerimaan CPNS Mulai Marak

Hingga saat ini, Pemkab Kulonprogo belum mengajukan formasi CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN). Untuk itu masyarakat diimbau agar hati-hati terhadap kabar yang tidak jelas sumbernya terhadap formasi penerimaan CPNS itu baik lewat whatsapp (WA) ataupun website yang bukan resmi dari MenPAN atau Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo Dra Yuriyanti MM, meskipun ada penerimaan tidak akan secepat itu. Sebab harus melalui proses panjang, mulai dari pengusulan formasi ke MenPAN, dikeluarkan persetujuan bahwa Kulonprogo dapat sekian dari usulan atau tidak.

Lalu disetujui, dan dibuat surat resmi dari bupati, diumumkan di website BKD, ditempel di papan pengumuman, serta media massa. “Kalau belum ada hitam di atas putihnya, masyarakat agar hati-hati agar jangan sampai tertipu dengan modus penerimaan cpns,” tandas Yuriyanti.

Kebutuhan formasi di Kulonprogo memang lumayan banyak, apalagi adanya instansi baru, Dinas Kebudayaan. Kebutuhan sekitar 1.200 pegawai terutama untuk Guru SD dan pelayanan kesehatan, karena sejak tahun 2015 tidak ada penerimaan pegawai, padahal setiap tahun ada yang pensiun.

Diakui Yuriyanti, pemkab menerima pegawai tahun 2014 sedikit yaitu terisi 31 orang, jauh dari yang diusulkan. “Tahun 2015 yang kita usulkan 849 tapi tidak disetujui. Tahun 2016 ini kami belum mengirimkan penyusunan formasi karena belum ada surat dari KemenPan. Yang jelas untuk 2016 akan dilakukan review lagi dari usulan tahun sebelumnya, soalnya ada kebutuhan untuk instansi yang baru,” katanya.

Diakuinya, setiap tahun pensiunan di lingkungan Pemkab Kulonprogo cukup banyak, sekitar 200-an orang. Tahun 2015 lalu PNS yang pensiun sebanyak 175 orang, dan tahun 2016 ini reguler ada 284 orang. “Sehingga kebutuhan pegawai sudah mendesak,”ujar Yuriyanti.