Ini Penyebab Tenaga Honorer Belum Diangkat CPNS

Nasib tenaga honorer kategori dua (K2) masih terkatung-katung. Pemerintah pusat mengaku tidak memiliki cukup anggaran untuk pengangkatan PNS terhadap 439.056 tenaga honorer pada tahun ini.

“DPR sendiri kan tidak menganggarkan untuk itu, pemerintah juga tidak cukup uang untuk menganggarkan, bahkan penerimaan pajak cuma 85 persen yang masuk, lebih dari 250 Triliun kita tidak mencapai target, ibaratnya kalau di rumah tangga penghasilan kita turun, gimana bayarnya? yang lama saja mau kita kurangi,” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddi Chrisnandi.

Sebenarnya pemerintah pusat sudah menganggarkan untuk pengangkatan honorer sisa K2 tersebut, namun karena minimnya anggaran, rencana yang sudah tersusun rapi tidak bisa direalisasikan tahun ini.

“Kalau rencana kan sudah dipaparkan, tapi kemampuan keuangan pemerintah sendiri kan sangat terbatas, bahkan kurang untuk membiayai pegawainya, apalagi ditambah,” imbuhnya.

Tenaga honorer K2 sebanyak 439.056, terdiri dari tenaga kesehatan, guru honorer, penjaga sekolah, dan sebagainya. Menpan-RB belum bisa memastikan kapan tenaga honorer K2 tersebut bisa diangkat menjadi PNS.

Sebelumnya, para tenaga honorer kategori dua (K2) disarankan agar jangan cuma menuntut untuk diangkat menjadi CPNS tanpa melalui proses tes. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan, bukan zamannya lagi jadi PNS lewat jalur khusus tanpa tes menyusul saat ini sudah era kompetisi pasca pemberlakuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk itu, Bima mengimbau tenaga honorer yang tidak lolos seleksi dapat berkompetisi secara terbuka lewat formasi umum. Bila punya potensi, pasti lolos meski harus bersaing dengan fresh graduate. “Silakan bersaing sehat dengan anak-anak muda lainnya, mengikuti seleksi jalur formasi umum, kalau berkompeten kenapa enggak berkompetisi secara umum,” tegasnya dikutip dari situs BKN.

Forum Bidan Desa PTT Menuntut Diangkat CPNS 2016

Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia terus mendesak agar pemerintah mengangkat mereka menjadi CPNS. Mereka menuntut, April 2016 seluruh bidan desa PTT harus sudah mengantongi SK sebagai CPNS.

Menurut Ketua Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Eka, selama ini para bidan desa PTT mengalami ketakutan rutin setiap tahun. Yakni ketika masa kontak kerja/NRPTT menjelang habis. Mereka takut NRPTT tidak diperpanjang. Sementara, beban tugas cukup berat.

“Lihat saja banyak bidan desa yang menjadi korban ketika melaksanakan tugas, tingginya angka kematian ibu dan anak. Itulah teror yang paling menakutkan,” terang Lilik.

Menurut Lilik, pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dalam memenuhi kebutuhan rakyat yang sangat bergantung kepada bidan desa. Apalagi layanan kesehatan di desa paling banyak ditangani bidan desa.

“Hak Kepastian Kerja sangat mendesak diperoleh bidan desa saat ini. Sekaligus melepaskan belenggu teror berkepanjangan. Intimidasi yang kerap dijumpai bidan desa berupa tekanan, pungli, dan segudang arogansi birokrasi harus kita sudahi,” tegasnya.

Dia pun menyerukan para bidan desa PTT untuk tetap mengawal data base dan tuntutan pengangkatan CPNS. Lilik menambahkan, pihaknya sudah bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo dan Menkes Nilla Moelek dalam acara peresmian kampung Keluarga Berencana (KB) sebuah perkampungan nelayan di Cirebon pada Kamis (14/1). 

“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden dan Ibu Menkes soal pengangkatan kami menjadi PNS.? Tuntutan kami, April 2016 seluruh bidan desa PTT sudah menjadi PNS,” tandasnya.